Buruh Bekasi Demo Kantor Walikota

Bekasi - Ratusan buruh di Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta upah minimun disamakan dengan kabupaten Bekasi. Pasalnya, standar upah baru 2012 yang telah diputuskan pemerintah lebih besar upah Kabupaten Bekasi, sehingga diprotes buruh karena biaya hidup di Kota Bekasi lebih besar.

Para buruh ini kembali mendatangi Kantor Walikota Bekasi menuntut persamaan tersebut. Mereka menggelar orasi dan sebelumnya sempat mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bekasi.

Menurut sejumlah pendemo, standar upah yang telah ditetapkan pemerintah untuk wilayah Kabuptan Bekasi kategori Upah Minimum Kota (UMK) untuk pekerja lajang Rp 1.491.866, dan UMK Kota Bekasi hanya 1.422.252 atau selisih Rp 70 ribu.

Standar upah untuk kelompok II meliputi buruh Keramik, dan pabrik Kertas untuk wilayah Kabupaten Rp 1.715.645, dan Kota Bekasi Rp 1.493.365 atau selisih Rp 220 ribu. Adapun Kelompok I seperti buruh elektronik dan logam untuk wilayah Kabupaten Bekasi Rp 1.849.913, dan Kota Bekasi Rp 1.568.744 per orang orang.

Presidium Forum Komunikasi Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulhan Fatoni, mengatakan standar upah Kota Bekasi semestinya lebih tinggi atau setidaknya sama. “Dulunya upah Kota Bekas selalu lebh besar, tetapi sejak 2008 lalu upah Kabupaten Bekasi lebih besar,” kata Sulhan

Menurut Sulhan, Pemerintah Kota Bekasi sudah sepakat menunda penetapan UMK. Sebelum diajukan ke Gubernur Jawa Barat, nilai UMK tersebut akan direvisi bersama perwakilan buruh dan pengusaha. “Kami akan menagi janji pemerintah daerah yang sudah setuju merevisi nilai yang telah ditetapkan,” katanya. (Pk)

Pemkab Bekasi Siapkan 250.000 Bibit Pohon

Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan 250.000 bibit pohon untuk menanggulangi lahan kritis di wilayah itu.

Kepala Seksi Bina Usaha Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Kabupaten Bekasi Yudianhar di Cikarang Senin mengatakan, penyediaan 250.000 bibit pohon tersebut dalam rangka pelaksanaan program Kebun Bibit Rakyat (KBR).

"Bibit tanaman hutan yang akan dibagikan seperti trembesi, sengon, akasia, mahoni dan lainnya," kata dia.

Menurut Yudianhar, program tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2010 yang sudah menanam sekitar 500.000 bibit pohon, yang akan dibagikan kepada lima kelompok tani di Kabupaten Bekasi.

"Selain bisa dimanfaatkan untuk penghijauan lahan kritis, juga bisa dimanfaatkan oleh petani setelah pohon tersebut siap panen," kata dia.

Menurut Yudianhar, saat ini jumlah lahan kritis di wilayah itu mencapai 4.378 hektar. Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, lahan kritis tersebar di 10 kecamatan, yakni Muara Gembong, Babelan, Cabang Bungin, Pabayuran, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Bojong Mangu, Setu, Sukatani dan Kecamatan Serang Baru.

"Gerakan reboisasi ini bertujuan untuk melindungi kekuatan struktur tanah, mencegah longsor dan banjir serta mengurangi efek pemanasan global," kata dia.

Selain melakukan penanaman 250.000 bibit pohon di lahan kritis, pihaknya juga sudah menyiapkan 15.000 bibit pohon yang akan dibagikan ke-15 sekolah negeri pada 28 November 2011 mendatang.

"Penanaman pohon di sekolah masuk dalam Program Provinsi Jawa Barat Hijau Berbasis Sekolah atau `Green School And Green Province`," kata dia.

Menurut dia, program tersebut selain untuk menghijaukan lingkungan sekolah, juga untuk mengenalkan kepada siswa tentang pentingnya pohon dan keberlangsungan ekosistem lingkungan.

"Siswa akan kita ajak menanam sekaligus merawat pohon tersebut. Mereka kita ajak untuk mencintai lingkungan sejak dini," ujarnya.

Jenis bibit pohon yang akan ditanam di sekolah, kata dia, lebih banyak pohon produktif seperti mangga, sawo dan pambutan, namun ada juga jenis trembesi, sengon dan ketapang untuk menjaga kekuatan struktur tanah.

"Kami berharap dalam dua tahun ke depan seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi bisa rimbun dan asri sehingga suasana belajar menjadi nyaman," katanya. (Ant)

Sejarah Bekasi Harus Diubah, Ada Kerajaan Lebih Tua dari Tarumanegara

Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak Pemerintah Daerah setempat mengkaji ulang sejarah Bekasi. Ini menyusul adanya fakta baru yang diungkapkan oleh beberapa ahli sejarah.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha, di Cikarang, Senin, mengatakan, gagasan untuk merekontruksi sejarah Bekasi tersebut berawal dari pendapat ahli antropologi dan sejarawan Betawi, Ridwan Saidi. Dia mengungkapkan bahwa Tarumanegara bukanlah kerajaan pertama yang ada di Bekasi, jauh sebelum itu ada Kerajaan Segara Pasir.

"Pandangan sejarah yang disampaikan oleh Ridwan Saidi menjadi fakta baru yang menarik untuk dikaji. Pemda harus merespon hal ini dengan melakukan penelitian yang mendalam agar bisa mengurai misteri sejarah Bekasi," kata Muhtadi.

Dikatakan Muhtadi, tahun 2011 ini anggaran untuk sejarah dan budaya Bekasi hanya dialokasikan sebesar Rp820 juta. Hal itu, kata dia, disebabkan karena memang Disparbudpora sebagai pihak yang bertanggungjawab tidak memiliki program yang baik.

"Hasil penelitian tersebut nanti dijadikan landasan akademik penyusunan Perda Budaya dan Sejarah. Dan bisa dibukukan untuk dibagikan kepada seluruh siswa terutama tingkat SMP dan SMA. Jangan sampai kita lupa sejarah sendiri," kata Muhtadi.

Sebelumnya, Ridwan Saidi, sejarawan Betawi saat kunjungan ke Situs Buni Kecamatan Babelan bersama Badan Kekeluargaan Masyarakat Bhagasasi (BKMB) pada pekan lalu, mengungkapkan bahwa Kerajaan Segara Pasir merupakan Kerajaan asli Bekasi jauh sebelum muncul Kerajaan Tarumanegara yang diyakini sebagai kerajaan pertama di Bekasi.

Menurut Ridwan, sebelum Masehi di tatar Pasundan ada 46 kerajaan kuno, salah satunya adalah Segara Pasir, yang mendirikan pusat pemerintahannya di daerah pesisir Pantai Utara Bekasi. Kebudayaan Kerajaan Segara Pasir, kata Ridwan, dipengaruhi oleh Egypt Kuno (Mesir), hal tersebut bisa dilihat dari manik-manik yang banyak ditemukan di sekitar Situs Buni.

Dikatakannya, Situs Buni adalah kompleks pemakaman resi. Maka tidak mengherankan, jika sampai saat ini warga masih mudah menemukan sejumlah benda-benda purbakala, seperti manik-manik, mata tombak, perhiasan, dan tulang belulang. Bahkan, pada tahun 1950 - 1980an, Situs Buni menjadi "Surga" bagi para pemburu harta karun.

Ridwan menambahkan, Tarumanegara merupakan kerajaan yang gemar melakukan peperangan dengan menduduki kerajaan-kerajaan kecil untuk mengambil keuntungan. Keberadaan Tarumanegara di Segara Pasir, lanjutnya, hanya mendirikan semacam pangkalan militer untuk menarik upeti atau pajak dari setiap transaksi perdagangan dan kekayaan alamnya. (Rep)

"Try Out" UN di Bekasi Menyedihkan

Bekasi - Sebanyak 24.100 siswa SMA/SMK Kota Bekasi mengikuti uji coba ujian nasional (UN) pada 23-24 Februari lalu. Hasilnya, seperti yang diketahui baru-baru ini, sekitar 20-25 persen atau 4.820-6.025 siswa dinyatakan tidak lulus.

"Mereka yang gagal lemah di mata pelajaran eksakta," kata Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Agus Enaf, Selasa (22/3/2011) sore.

Mata pelajaran yang masih sulit dikerjakan siswa adalah Matematika, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, serta Biologi. Siswa gagal diduga akibat kurang menyenangi mata pelajaran eksakta.

"Mata pelajaran dianggap sulit. Itu diperparah dengan situasi belajar dan mengajar yang kurang menyenangkan. Untuk itu, siswa disarankan lebih sering berlatih mengerjakan soal-soal mata pelajaran eksakta tadi," kata Agus.

"Guru disarankan memantau perkembangan siswa. Guru juga jangan segan mengubah cara mengajar agar pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami," tambahnya. (Komp)

Razia Bom di Bekasi, Kok Tidak Bawa Alat Pendeteksi

Bekasi - Petugas gabungan dari Polresta Bekasi Kota dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar razia kendaraan dengan agenda utama pengamanan bahan peledak.

"Razia bom kali ini merupakan perintah Kapolri sejak kejadian di Hutan Kayu, Jakarta Timur, baru-baru ini," kata Kanit Patroli Polresta Bekasi Kota, AKP Sayuti, dalam razia yang berlangsung di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (22/3).

Menurut dia, dalam razia tersebut dilibatkan sedikitnya 18 personil Dishub dan 10 personil Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota. Petugas Dishub memfokuskan penggeledahan terhadap kendaraan tertutup jenis mobil boks dan truk. Sementara itu polisi menggeledah mobil-mobil pribadi dan sepeda motor.

"Fokus utama kami adalah mobil boks tapi tidak menutup kemungkinan semua kendaraan kita periksa," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sayuti mengaku, tidak melengkapi personil di lapangan dengan alat pendeteksi bahan peledak berupa metal detektor. Namun, pihaknya berupaya melacak keberadaan benda tersebut secara manual dengan penggeledahan.

"Kami tidak melengkapi personil dengan alat metal detektor, tapi sifatnya dengan penggeledahan manual saja," katanya.

Dikatakan Sayuti, dalam razia yang berlangsung di Jalan Ahmad Yani pihaknya mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara angkutan barang tidak memiliki KIR, surat izin kendaraan.

Sedangkan Angkot, banyak yang tidak memperpanjang surat izin trayek. "Sementara, roda dua hampir banyak yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapai alat pengaman berkendara," ujarnya.

Di mata artis Risty Tagor, selaku pengendara sepeda motor ia mengkritisi kegiatan razia yang dinilai dirinya rawan tindakan pungutan liar oleh oknum petugas razia.

"Saya heran, kenapa dalam razia bom tapi petugasnya tidak dilengkapi alat pendeteksi bom seperti metal detektor," ujarnya.

Menurut mahasiswi Universitas Padjadjaran Bandung itu, sejumlah pengendara ada yang menawarkan gratifikasi kepada petugas lapangan karena enggan mengikuti proses sidang tilang ke pengadilan.(SP)

Polrestro Bekasi Gelar Razia di Jalan Ahmad Yani

Bekasi - Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Bekasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Selasa (22/3), menggelar razia gabungan di ruas Jalan Ahmad Yani, tepat di depan kompleks perkantoran pemerintah Kota Bekasi. Razia tersebut digelar sesuai instruksi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo menyikapi maraknya kiriman paket mencurigakan yang diduga bom di sejumlah daerah.

"Di Kota Bekasi memang belum ada laporan keberadaan paket mencurigakan, tapi langkah antisipasi tetap harus dilakukan. Pasalnya, hal ini telah meresahkan masyarakat," ucap Kepala Unit Patroli Polres Metro Bekasi Ajun Komisaris Sayuti yang menjadi pengendali operasi.

Tak hanya mobil boks atau truk yang menjadi target operasi. Pengendara sepeda motor berbagasi atau yang membawa tas punggung turut pula diperiksa. Dikhawatirkan, benda-benda mencurigakan disembunyikan di sana.

Meskipun menggelar operasi untuk mengantisipasi keberadaan paket mencurigakan, 18 polisi didukung 20 petugas Dishub yang bertugas tak dilengkapi dengan peralatan pendeteksi metal. "Kami lakukan secara manual. Tidak ada temuan sejauh ini," kata Sayuti lagi.

Pelanggaran yang mayoritas ditemui saat operasi pun masih seputar ketidaklengkapan persyaratan administrasi, semisal KIR, SIPA (Surat Izin Pengusaha Angkatan), hingga SIM atau STNK.

Selain dilaksanakan di tingkat Polres, operasi pula akan dilakukan di tingkat Polsek. Sebab sesuai instruksi, operasi harus dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran. Dengan demikian, titik-titik yang menjadi wilayah perbatasan Kota Bekasi dengan daerah lainnya turut terpantau. Razia juga akan dilakukan di tempat jasa pengiriman paket. (PR)

Mall di Bekasi Tunggak Pajak Gede

Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan, tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah tersebut tahun 2010 diperkirakan mencapai total Rp 5 miliar.

"Pusat perbelanjaan yang menunggak di antaranya adalah Bekasi Square, Bekasi Cyber Park, Mega Bekasi Hypermall, Grand Mall Bekasi, dan Metropolitan Mall Bekasi," ujar Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi Udi Subiadi, di Bekasi, Senin (16/8/2010).

Menurut dia, berdasarkan hasil pertemuan antara DPPKAD dan pengusaha pada tanggal 9 Agustus 2010 lalu, tidak ada satu pun pengusaha yang berinisiatif melunasi kewajibannya membayar pajak pada saat itu. "Dalam pertemuan yang melibatkan tim kami bersama dengan pengusaha terkait berlangsung deadlock. Pengusaha meminta dispensasi hingga akhir Agustus 2010," kata Udi.

Permintaan itu, kata dia, dikabulkan Pemkot Bekasi dengan segala konsekuensi denda yang dijatuhkan setiap bulannya atas keterlambatan membayar PBB. "Keterlambatan pengusaha dalam membayar pajak bukan kali ini saja terjadi, namun terjadi hampir setiap tahun," katanya.

Menurut dia, nilai pajak yang diberikan ke pengusaha beraneka ragam tergantung pendapatan usaha. Misalkan, Mega Bekasi Hypermall di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, pajaknya berkisar Rp 700 juta per tahun, Bekasi Square berkisar Rp 300 juta per tahun, dan Grand Mall berkisar Rp 400 juta per tahun.

"Biasanya, para penunggak pajak ini akan membayar. Namun, membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal, semakin lambat mereka membayar, maka akan semakin bertambah berat pelunasannya karena dibebani denda," katanya.

Secara terpisah, Humas Grandmall Bekasi Lina Patricia mengaku kurang memahami tunggakan tersebut. "Semuanya urusan atasan saya. Yang jelas segala bentuk tunggakan pasti akan kita lunasi, apalagi pajak yang sudah menjadi kewajiban warga negara," ujarnya. (sumber)

Warga Antusias Meriahkan Festival Kalimalang

Indramayu - Hari pertama pelaksanaan Festival Rakyat Kalimalang, Sabtu (7/8/2010), mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, khususnya warga di sekitar Kalimalang, Jakarta Timur.

Pantauan Kompas.com, sejak pagi tadi hingga siang ini, ribuan orang memadati arena festival yang digelar tepatnya mulai Jalan Raya Kalimalang pertigaan Universitas Borobudur hingga Pangkalan Jati. Padahal, festival ini secara resmi baru akan dibuka oleh Walikota Jakarta Timur, H. Murdhani, pada pukul 12.30 nanti.

Kawasan Kalimalang memang terkenal dengan festivalnya setiap perayaan 17 Agustus. Namun, tahun ini agak sedikit berbeda. Biasanya, Festival Kalimalang dimeriahkan dengan berbagai perlombaan rakyat di sepanjang kali.

Tahun ini, Festival Rakyat Kalimalang yang dimotori Akademi Pariwisata Indonesia ini, menghadirkan bazar berbagai jenis barang, permainan, hiburan, hingga pemecahan rekor MURI cake tape terpanjang.

"Senang sekali. Ini kan baru pertama kali. Ya, hitung-hitung hiburan tahunan," kata Yulindri, warga yang bertempat tinggal di sekitar area festival, Sabtu (7/8/2010).

Tak hanya warga sekitar, festival ini juga dikunjungi oleh warga dari Bekasi dan Tangerang. Mereka membawa serta anak-anaknya. Festival Kalimalang dijadikan alternatif mengisi libur akhir pekan. Salah satunya keluarga Rudi. Bapak dua anak ini membawa keluarganya untuk menikmati suasana festival.

"Enggak ada yang dicari. Tapi penasaran aja, pengen lihat festival tahun ini kayak apa. Biasa, setiap tahun kami ke sini lihat pertandingan 17-an. Tapi tahun ini kayaknya enggak ada, karena barengan dengan puasa," kata Rudi, warga Bekasi.

Suasana di area festival memang mendukung bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anaknya berjalan-jalan santai. Sebab, seluruh kendaraan bermotor tak diperkenankan memasuki area festival. Sepanjang lebih kurang 500 meter, para pengunjung harus berjalan kaki untuk menikmati berbagai hal yang dipamerkan. (sumber)

Kantor Wali Kota Bekasi Dilempari Telur Busuk

Bekasi - Sejumlah aktivis dari Gerakan Mahasiswa Pelajar Pemuda untuk Rakyat (Gemppur), melempari kantor Wali Kota Bekasi dengan telur busuk, Jumat (2/7). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terkait kasus dugaan penyuapan yang dilakukan pejabat Bekasi terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, sebesar Rp 200 juta.

Dua pejabat Kota Bekasi yang diduga melakukan suap itu saat ini sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Suparjan dan Kepala Inspektorat Herry Lukmanto Hari.

Koordinator aksi Gemppur Indra Lesmana, mengatakan aksi protes ditujukan kepada Wali Kota Mochtar Mohamad sebagai orang yang seharusnya bertanggungjawab atas kasus suap itu. "Kami mendesak wali kota bertanggungjawab atas perbuatan anakbuahnya," kata Indra.

Pengunjuk rasa juga mendesak BPK Pusat mengaudit ulang keuangan daerah Kota Bekasi periode 2009 dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus suap yang dilakukan pejabat Kota Bekasi. "Kami meminta semua yang terlibat ditahan," kata Indra.

Aksi demonstrasi itu sempat ricuh ketika pengunjuk rasa telur busuk tepat di jendela ruang kerja Wali Kota Mochtar Mohamad. Sejumlah polisi pamong praja tersinggung dengan tindakan itu. Adu pukul tak terhindarkan. Pengunjuk rasa demonstran yang jumlahnya lebih sedikit, berhamburan kabur. Beberapa perangkat demonstrasi mereka disita, seperti bendera berwarna merah.

Juru bicara Pemerintah Kota Bekasi Endang Suharyadi, mengatakan perkara suap yang dilakukan Herry Suparjan dan Herry Lukmanto Hari, adalah kewenangan KPK untuk menyidik. "Kami tidak tahu menahu, soal proses hukum adalah kewenangan KPK,"" katanya. (sumber)

Para Tahanan di Bekasi Seperti Tinggal di "Kandang Binatang"

Tahanan di markas Polres Metro Kota Bekasi yang baru tertangkap aparat kondisinya memrihatinkan karena tinggal berdesak-desakan di ruangan yang diisi hingga 150 orang, sementara kapasitas maksimal 100 orang.

Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Drs Imam Sugianto, di Bekasi, kemarin, mengakui ruang tahanan tersebut sudah tidak lagi memadai dan kurang manusiawi akibat sudah kelebihan penghuni, sementara mereka harus menempati ruang itu hingga berkas mereka dinyatakan lengkap untuk disidang.

"Kita juga prihatin dengan kondisi tersebut tapi mau gimana lagi. Cara yang kita tempuh adalah menitipkan tahanan di lembaga pemasyarakatan dan tahanan Polsek, tapi di sini tetap saja padat," ujarnya.

Imam menggambarkan kondisi di tahanan untuk sekedar meluruskan badan saja penghuni susah melakukannya.

Padahal, kata dia, seharusnya ruang tahanan dibuat sehat serta memiliki fasilitas seperti ruang medis, besuk, ada sirkulasi udara memadai, penerangan cukup, masuk sinar matahari serta adanya sarana olah raga.

"Untuk kasus-kasus yang membutuhkan perhatian dan tergolong berat, tahanan bisa ditempatkan di Polres hingga 90 hari. Dalam kondisi ruang seperti itu kita juga bingung," katanya. (sumber)

Polda Tangani Penistaan Agama Via Internet

Bekasi - Kasus penistaan agama Islam melalui situs internet Bellarminus-Bekasi.blogspot.com kini ditangani aparat Polda Metro Jaya bidang teknologi informasi.

"Kasus tersebut sudah kita serahkan ke aparat Polda yang memiliki keahlian menangani dunia maya," kata Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Metro Kota Bekasi, Kompol. Ade Ary Syam Indradi, di Bekasi, Minggu.

Aparat telah meminta keterangan terhadap dua orang yang diduga sebagai pelaku yaitu Felix dan Joyce.

Penistaan yang dilakukan oleh oknum tersebut berupa pelecehan terhadap kitab suci Al Quran dan Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, ada juga tulisan bernada cabul dan pelaku juga melakukan penghinaan melalui sebuah foto bergambar Al Quran yang tersimpan dalam toilet, dan gambar Nabi Muhammad SAW yang direkayasa dan diberi motif tato di bagian dada.

Ia mengaku telah melaksanakan rapat dengan pengurus PCNU, Muhamadiyah dan Dewan Masjid yang juga dihadiri Kapolres, Kementrian Agama serta unsur lain. Semuanya menyesalkan pelecehan tersebut.

Terkait Bellarminus yang beralamat di Jalan Kemangsari IV Nomor 97 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi itu, menurut Iskandar Gozali Sekum MUI Kota Bekasi, pihak yayasan tidak mengakui perbuatan itu dilakukan oleh lembaganya.

"Mereka (yayasan) sudah meminta maaf serta siap mencari orang yang bersangkutan," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta agar umat Islam sebagai mayoritas terbesar penduduk di Indonesia untuk bersabar dan menahan diri.

"Kita minta umat Islam di Kota Bekasi menahan diri. Nanti (jika terpancing) Bekasi tidak lagi menjadi `kota Ihsan`," ujarnya.

Rahmat mengharapkan aparat kepolisian mengambil tindakan tegas dan memproses pelaku pembuatan situs berisi penistaan terhadap agama Islam tersebut agar umat bisa mempercayai kinerja aparat.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya Murhali Barda menyatakan sudah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dengan laporan bernomor LP 1344/IV/2010/PMJ/Ditreskrim/Um tertanggal 21 April 2010.

Pihak kepolisian langsung merespon dengan menutup secara langsung situs tersebut, ujarnya.

Ketua Yayasan Perguruan Bellarminus Bekasi Sr Ignatio Nudek CIJ menyatakan, kejadian itu dilakukan oleh oknum di luar yayasan tersebut.

Ignatio mengaku telah mengklarifikasi persoalan itu kepada pihak Polda Metro Jaya. "Kita langsung merespon persoalan ini dan turut membantu semua pihak untuk menyelesaikan," katanya.

Ade menyatakan, pelaku pembuatan situs telah melanggar pasal 28 (2) jo pasal 45 (2) UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (sumber)

Warga Tagih Janji Pejabat Pemkot Bekasi Perbaiki Jalan Rusak

Bekasi - Warga Perumahan Titian Indah, Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi, tagih janji Wakil Walikota Bekasi Rachmat Effendi memperbaiki kerusakan jalan di perumahan serta menurap kali yang ada di depan perumahan tersebut.

“Pak Rachmat waktu kampanye sebagai walikota janji perbaikan jalan dan menurap kali, tapi sampai sekarang janji tersebut belum terpenuhi,” ungkap Edi Sapuan, tokoh masyarakat di perumahan tersebut, kemarin.

Saat Wakil Walikota Bekasi Rachmat Effendi meletakkan batu pertama pembangunan gapura Perumahan Titian Indah, warga kembali menagih janji tersebut. Wakil pun kembali berjanji akan menganggarkan dana melalui APBD untuk perbaikan jalan dan penurapan kali.

Sejumlah warga mengatakan keberadaan kali di depan gerbang Perumahan Titian Indah sangat berarti sebagai saluran pembuang dari perumahan. “Kali ini mampet, berarti ancamannya tak ada yang lain, kecuali banjir,” tutur Ketua RW 12, Sugiantoro.

Sedangkan tentang pembangunan gapura perumahan, H Sutadji, panitia, mengatakan dananya sepenuhnya merupakan swadaya masyarakat di empat RW di perumahan tersebut. Anggarannya sekitar Rp80 juta. Namun, sebut Sutadji, wakil walikota juga berjanji akan membantu biaya pembangunan gapura ini.

Jalan rusak di Kota Bekasi sepertinya sudah jadi hal lumrah. Bahnyak jalan terutama yang ada di permukiman banyak yang rusak. Yang juga paling parah adalah jalan menuju Perumahan Pejuan di Mendan Satria. Jalan mirip kubangan kerbau. Mobil sedan tidak bisa lewat, padahal jalan terbut fital untuk menghubungkan kawasan Pondok Ungu ke arah Jalan Raya Bekas.

Pejabat di Pemkot Bekasi memang payah, ga peduli terhadap jalan rusak, proyeknya terlalu mercu suar seperti pembangkit listrik dari sampah dan sebagainya, nyatanya jalan yang sangat fital banyak yang rusak, ujar Adang, warga Harapan Permata.(sumber)

Kota Bekasi Raih Adipura

Bekasi - Kota Bekasi untuk pertama kalinya berhasil meraih penghargaan Piala Adipura kategori Kota Metropolitan, yang penyerahannya akan dilakukan di Istana Negara, Selasa (8/6) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wali Kota Mochtar Mohamad, di Bekasi, Senin, usai upacara menyatakan, penghargaan adipura diraih berkat kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, aparatur serta ide cemerlang dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah sebagai parameter penilaian.

"Pada 2005-2008 Kota Bekasi masih mendapat predikat kota metropolitan terkotor. Setelah bekerja keras pada 2009 dapat piagam Adipura dan puncaknya 2010 piala adipura yang diidam-idamkan itu berhasil diraih," ujar Mochtar dengan wajah berbinar-binar.

Yang menggembirakan, menurut Mochtar usaha keras dalam mendapatkan adipura tersebut tidak membebani APBD Kota Bekasi karena dana yang digunakan merupakan partisipasi dari berbagai pihak, perusahaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot.

Upaya mendapatkan adipura telah diupayakan sejak satu tahun terakhir dengan menggiatkan kegiatan kebersihan, keindahan, ketertiban (K3) yang dikomandoi langsung oleh Mochtar Mohamad.

Setiap Sabtu dan Minggu kegiatan bersih lingkungan dimulai dari rumah masing-masing, program penanaman hingga satu juta pohon di rumah, sekolah dan perkantoran yang sudah teralisir, memperbanyak ruang terbuka hijau serta pembuatan taman-taman giat dilakukan.

Pembersihan kali, perbaikan jalan raya, penataan pedagang kakilima yang berjualan di trotoar dan badan jalan serta yang terpenting manajemen pengelolaan sampah yang memberikan pemasukan besar bagi PAD serta memberikan banyak lapangan kerja menjadi poin penting hingga adipura bisa diraih.

"Kalau orang yang tahu Bekasi dan dalam dua tahun terakhir tidak berada di daerah itu, ia pasti akan tercengang dan melihat banyak sekali perubahan yang telah terjadi. Kota Bekasi sekarang sudah tambah bersih dan cantik," ujar mantan anggota DPRD Kota Bekasi itu.

Bagi Wali Kota asal Gorontalo tersebut, kebersihan kini tidak hanya sekadar slogan atau dilaksanakan untuk meraih adipura saja, melainkan sudah menjadi sikap mental yang harus dijaga berkelanjutan.

"Adipura hanya sasaran antara. Kita ingin kedepan budaya bersih, tertib dan hijau sudah terpatri dalam hati setiap warga kota," ujarnya.

Disisi lain, Mochtar juga menyatakan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada semua pihak atas sikap kerasnya dalam memasyarakatkan budaya K3 hingga kini Kota Bekasi bisa meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Sekretaris MUI Kota Bekasi, KH. Iskandar Gosali, menyatakan, rasa syukurnya atas diraihnya piala Adipura oleh Kota Bekasi kategori kota metropolitan.

Ia menyatakan dalam hadits Rasulullah sudah ditegaskan, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan sudah seharusnya umat Muslim berperan besar dalam menjaga kebersihan diri, lingkungan maupun Bekasi secara keseluruhan.

"Saya melihat apa yang dilakukan semua elemen masyarakat dipelopori Wali Kota Mochtar Mohamad betul-betul telah mampu menjadikan Kota Bekasi menjadi bersih, indah dipandang mata serta tertib. Sebagai warga kita merasa nyaman tinggal disini," ujarnya.(sumber)

Kendaraan Dinas Bekasi Tak Lolos Uji Emisi

Sebanyak 30 persen dari 140 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Bekasi tidak lolos uji emisi. Batas gas buang 49 kendaraan dinas itu melebihi batas baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang nilai ambang batas kendaraan.

Kadar karbon monoksida (CO) melebihi 4,5 persen, dan hidro karbon (HC) di atas 200 ppm. "Kedepan, kami berencana membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai kendaraan dinas tidak lulus uji emisi ini," kata Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bekasi Zainal Abidin saat uji emisi di kantor pemerintah kota Bekasi Senin (1/3).

Zainal mengatakan pemerintah akan membuat larangan parkir mobil dinas yang tak lolos uji emisi di area perkantoran. Saat ini, kata Zainal, pemilik kendaraan tidak lulus uji emisi hanya akan diberikan surat peringatan tertulis. "Mereka dianjurkan melakukan perbaikan kendaraan dan melakukan perawatan dengan baik dan rutin," katanya.

Kendaraan tidak lulus uji emisi itu diberi stempel tidak laik jalan, dan stiker tidak bebas polusi.
Kendaraan yang diuji emisi adalah produksi antara 1997 sampai keluaran terbaru 2009. (Sumber)

Pelajar SMP Bekasi Berhasil Tangkap Tuyul

Bekasi - Seorang pelajar SMP di Bekasi, Jawa Barat, berhasil menangkap tuyul yang berkeliaran di kamarnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 24 Februari malam di sebuah rumah di Jalan Bambu Kuning, RT 3 RW 2 Kelurahan Sepanjang Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

“Yang menangkap anak saya yang bernama Aji,” ujar ibu pelajar sekolah menengah pertama itu, Euisdi Bekasi, Sabtu (27/2/2010) kemarin.

Menurut keterangan Euis, anaknya yang baru berusia 13 tahun itu saat berada di kamarnya pada Rabu malam, tiba-tiba melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia pun langsung menangkap benda yang belakangan diketahui sebagai tuyul. “Setelah ditangkap lalu dimasukkan ke dalam botol sirup,” terangnya.

Sayangnya Euis tidak menceritakan detail kronologis penangkapan makhluk gaib itu. Termasuk bagaimana anaknya mempunyai kemampuan menaklukkan tuyul yang berukuran sekira 70 cm. Aji sendiri belum bisa dimintai keterangan karena masih sekolah. “Tuyulnya gendut dan botak,” ujar Euis.

DPRD Bekasi Larang Ruang Karaoke Bertoilet

Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah setempat melakukan larangan terhadap pembuatan toilet di dalam ruang tempat hiburan karoke. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya perbuata asusila.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Ronny Hermawan, kepada ANTARA, di Bekasi, Selasa (23/02/2010), mengatakan, upaya tersebut didasari atas masukan dari sejumlah elemen masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya tempat hiburan bernyayi yang memiliki toilet dalam ruangannya.

"Berdasarkan laporan masyarakat, tempat karaoke yang saat ini memiliki toilet dalam ruang bernyanyi antara lain, karaoke GO di Bekasi Cyber Park, fasilitas karaoke pada sebuah hotel di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, dan Kara Oke di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan," ujarnya.

Dikatakan Ronny, penempatan toilet di dalam ruang karaoke dinilai kurang tepat.

"Sebab, dengan dua atau fasilitas tiga toilet di bagian luar ruangan saya rasa sudah cukup, lalu buat apa bila masing-masing ruangan di beri toilet. Hal ini patut dipertanyakan fungsinya," kata Ronny.

Ronny menambahkan, pihaknya mendesak kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat untuk segera membenahi praktik pemanfaatan toilet dalam ruang karaoke untuk berbuat asusila.

"Jangan sampai masyarakat melakukan penutupan dengan cara mereka sendiri, sebab dampaknya pasti akan merugikan pengusaha," ujarnya.

Sementara itu, Lucky (45) pengelola tempat hiburan Kara Oke di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, mengaku keberatan dengan usulan tersebut.

Alasannya, pemanfaatan toilet di ruang bernyanyi semata-mata hanya untuk memberikan fasilitas lebih terhadap pelanggan.

"Sesungguhnya perbuatan asusila tergantung dari individu masing-masing, jangan yang disalahkan justru pengusahanya. Kami hanya menjaga pelanggan agar tetap nyaman," katanya.

Lucky mengaku telah memasang sejumlah pemberitahuan kepada pelanggan terkait hal-hal yang dilarang selama berada di dalam ruangan termasuk diantaranya berbuat asusila.

"Saya sudah memasang pengumuman agar pelanggan mentaati peraturan. Bila hal itu dilanggar, kami tidak segan-segan mengeluarkan mereka," ujar Lucky. (Berita8)

Sampah, Diupayakan Jadi Energi Listrik

Bekasi - Menyambut Hari Sampah Nasional tanggal 22 Februari, pemerintah kota Bekasi makin meningkatkan upaya untuk menjadikan sampah di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang menjadi arus listrik dengan memanfaatkan gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Di Bekasi, sampah memang menjadi aset karena ikut menyumbang pendapatan asli daerah.

Sampah sebagai penyumbang pendapatan asli daerah terbesar bagi Bekasi, pemanfaatannnya akan makin ditingkatkan oleh pemerintah kota Bekasi. Hari Sampah Nasional tanggal 22 Februari yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, jadi momentum bagi pemerintah kota Bekasi untuk segera merampungkan pembuatan gas metan dari sampah untuk jadi arus listrik.

Sebanyak 8 unit mesin pengolahan gas metan sudah disiapkan, dengan investasi mencapai Rp 700 milyar. Pengolahan pembuatan gas metan, hingga menjadi arus listrik dengan menggandeng investor tersebut, rencananya selesai tanggal 8 Maret mendatang.

Diharapkan hal tersebut makin meningkatkan pendapatan kota Bekasi, karena dari pengolahan sampah di TPA Bantar Gebang saja, pemerintah Kota Bekasi mendapatkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 34 milyar pertahun.

Jika rencana mengubah sampah menjadi arus listrik berjalan sesuai rencana, pemerintah Kota Bekasi membutuhkan sampah non organik yang lebih banyak lagi. Peluang ini terbuka bagi daerah lain yang berencana membuang sampahnya di Bekasi. Sebab, untuk menghasilkan satu megawatt arus listrik, diperlukan gas metan dari sampah sekitar 350 meter kubik per jamnya. (Indosiar)

Gugatan UU Penodaan Agama, Bagian dari Gerakan Liberalisme

Bekasi - Majelis Mujahidin (MM) menolak gugatan Aliansi Kebangkitan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk mencabut Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. “Siapa pun yang sepakat dengan MM, kita akan bersama-sama menghadapi gugatan AKKBB itu” jelas Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, kemarin.

Irfan menambahkan, MM harus meyakinkan masyarakat jika UU pencegahan penodaan agama dihilangkan maka itu adalah kemenangan bagi kaum sekuler dan liberal Indonesia yang telah melakukan penghinaan terhadap umat beragama di Indonesia. AKKBB telah mengajukan uji material terhadap UU pencegahan penodaan agama dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan tersebut.

MM beranggapan bahwa gugatan itu sebagai upaya AKKBB untuk membuat umat beragama tidak nyaman dan tidak aman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Apalagi AKKBB mengoreksi ajaran agama dengan menggunakan Hak Azasi Manusia. Komnas HAM yang juga mendukung adanya gugatan AKKBB itu dinilai MM sebagai lembaga negara yang membuat umat Islam tidak nyaman melaksanakan ajaran agama di Indonesia.

MK berencana untuk mengundang ahli Hak Azasi Manusia (HAM) dari Amerika untuk membantu MK membuat keputusan yang objektif. MM beranggapan bahwa dengan menghadirkan pakar HAM dari Amerika justru akan menjadikan citra buruk kemandirian lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Amir Majelis Mujahidin, Muhammad Thalib, Rencana mengundang ahli HAM dari Amerika oleh MK dikarenakan lembaga itu sudah diintervensi oleh Amerika.

Di kesempatan yang sama Ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ali Mocthar Ngabalin memberikan pesan kepada ketua MK Mahfud MD untuk tidak mengundang orang dari luar negeri karena urusan yang dihadapi ini adalah urusan dalam negeri. Ali juga menyatakan akan menduduki MK jika keputusan gugatan pencabutan UU Pencegahan Penodaan Agama dilakukan. (Republika)

Anak TK Jadi Penyiar

Bekasi - Pesona 2010 di Yayasan Al Husna, Kayuringin Bekasi, berlangsung meriah. Sebanyak 500 peserta ikut serta dalam delapan cabang lomba. “Artis Ida Leman, Tia Monica, dan Suti Karno ikut menjadi juri,” kata Zein M Fauzy, Ketua Panitia, Sabtu (20/2).

Dari delapan cabang lomba, dua cabang termasuk baru. Lomba itu Cabang Baca Berita dan Lomba Acting. Dua cabang lomba ini banyak diminati.

Suasana cabang lomba ini sangat ramai. Seorang anak TK dengan gaya lucunya berlagak penyiar tengah membacakan berita.

Selain cabang lomba, juga digelar bazar yang banyak diikuti peserta. “Kita juga kaget karena pesertanya melonjak dari target,” katanya.

Lonjakan ini bisa difahami karena adanya sejumlah hadiah bagi peserta. Misalnya, doorprize laptop maupun reward bagi peserta yang juara. “Reward berupa potongan uang pangkal masuk sekolah,” katanya.

Yayasan Al Husna saat ini mengelola pendidikan dari usia dini, TK dan SD. Jumlah siswa terus meningkat dengan jaminan kualitas pendidikan.

Kodim Bekasi Bersihkan Stasiun

Bekasi - Sebanyak 400 anggota TNI di jajaran Kodim 0507/Bekasi melakukan aksi kebersihan, Sabtu (20/2). Bahkan, Dandim Letkol Kav Steve Parengkuan memimpin langsung aksi ini.

Aksi kebersihan ini mendukung program Adipura dan dalam menyambut Hari Jadi Kota Bekasi ke-13. Dua sasaran aksi kebersihan yakni di Stasiun Bekasi dan sekitarnya serta di Lapangan Multiguna dan sekitarnya. Kegiatan ini dipantau Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, yang berkililing ke sejumlah wilayah.

Anggota TNI, aparat Dinas Kebersihan dan masyarakat, bersama-sama mengambil sampah di sekitar rel maupun di Jl Ir H Juanda di sekitar stasiun. (Poskota)