Bekasi - Satu tahun sudah, Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor
dan HKBP Filadelfia, Bekasi, menggelar ibadah di depan Istana Negara,
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Namun, hingga kini belum ada
kejelasan terhadap nasib mereka.
Pantauan Beritasatu.com, sekitar 50-an jemaat mengikuti ibadah dengan khusuk, di depan Gerbang Monumen Nasional, tepat di seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (17/2), pukul 13.00.
Dibawah terik matahari, mereka melantunkan lagu-lagu pujian dan berdoa kepada Sang Khalik.
Sambil memegang bendera Merah-Putih dan tata ibadah, jemaat mendengarkan khotbah pendeta EP Sembiring dari Gereja Batak Karo Protestan, Jakarta, dengan hikmat.
Sementara itu puluhan anggota kepolisan nampak berjaga-jaga di sekitar jemaat beribadah.
Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, menuturkan pemerintah pusat tak pernah memberikan ketegasan untuk menegakan keputusan Makamah Agung (MA) dan Ombusman Republik Indonesia.
"Kami sangat menyesalkan, diskriminasi yang terjadi pada GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia sudah belangsung bertahun-tahun, tanpa pernah ada ketegasan pemerintah pusat apalagi presiden untuk menegakan keputusan MA dan Ombusman," ujarnya.
Bona menyesalkan sikap presiden yang justru bersikap tegas ketika partainya sedang diguncang permasalahan, namun sebaliknya tak pernah tegas terhadap kasus GKI Yasmin.
"Kami membandingkan dengan presiden SBY bertindak sebagai bagian dari Partai Demokrat. Kami melihat, dia begitu cepat bereaksi dan menyatakan pernyataan serta bertindak untuk menyelamatkan partainya dan anaknya. Tetapi menyelamatkan rakyat Indonesia yang kebetulan adalah Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia?" ungkapnya
Bona menyampaikan, Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia selalu menunggu ketegasan presiden agar keadilan dapat ditegakan.
"Kapan kami ini diselamatkan, kapan ada pernyataan tegas dari pemerintah tentang diskriminasi terhadap GKI Yasmin dan HKBP Filadefia harus dihentikan sekarang? Ketegasan SBY sebagai Presiden ditunggu, bukan hanya ketegasan SBY dalam kapasitas partai serta sebagai ayah kepada anaknya yang jadi Sekjen sebuah partai," tambahnya.
Menurut Bona, sudah satu tahun GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menggelar ibadah di depan Istana Negara.
"Kalau melihat pembekuan izin GKI Yasmin, itu sudah dari tahun 2008. Berarti, ini tahun kelima. Lalu kalau reguler ibadah di Istana Negara sudah satu tahun, sejak Februari 2012. Makanya tak masuk diakal, jika seorang presiden untuk sebuah kasus dari tahun 2008, sudah setahun lalu rakyatnya terpaksa ibadah di depan istana, dia tak ada tindakan tegas apapun," paparnya.
Ihwal sampai kapan akan melaksanakan ibadah di pinggir jalan, Bona mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu ketegasan presiden.
"Saya kira terpaksa kita seperti ini terus, sampai ada ketegasan. Karena, semua jalur hukum sudah mentok. Makamah Agung itu sudah paling tinggi, Ombusman adalah lembaga yang dibentuk Undang-undang dan juga rekomendasinya bersifat wajib dan final. Ketika itu tak dilaksanakan presiden, ya tentunya kita tinggal berharap kepada yang tertinggi di pemerintahan dalam ini presiden," imbuhnya.
"Tinggal dia harapan kita. Walikota tak bereaksi, Gubernur Jawa Barat Aher, sampai sekarang pilkada lagi, malah mendukung Walikota Bogor. Mendagri setali tiga uang, malah mendukung Walikota untuk tidak melaksanakan putusan MA dan Ombusman. Ya, harapan terakhir kita presiden. Dalam UU dia yang punya putusan terakhir dan kami menunggu tindakan nyatanya," bilangnya.
Bona menuturkan, kalau presiden selalu diam, pertaruhannya terlalu besar. Ia menganalogikan, jika presiden terus diam, Pemerintah Daerah di tempat lain dapat mencontohnya.
"Misal di Bali, saya dapat contoh nih dari Walikota Bogor dan Bekasi. Lalu, tiba-tiba dia menutup Gereja dan Masjid baru di Bali. Lalu, diingatkan Gereja dan Masjid itu memiliki IMB yang sah. Tapi, kalau Pemda Bali mengatakan, ya ga papa juga soalnya kolega saya di Bogor bisa kok. Kalau itu dicontoh Pemda lainnya, mau jadi apa ini Indonesia," paparnya.
Dewan Ketahanan Nasional, kata Bona, juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada walikota. Pertama, Walikota Bogor harus taat kepada putusan MA dan Ombusman. Kedua, Walikota Bogor diminta membangung tempat ibadah lain sebagai simbol Bhineka Tunggal Ika. Misalnya, seperti Katedral dan Istiqlal di Jakarta.
"Namun, tetap ditolak sama Walikota. Super sekali walikota ini, MA ditentang, Ombusman ditentang, Dewan Ketahanan juga ditentang. Jadi mana yang harus diikuti," sebutnya.
Tak Pernah Direspon Istana
Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, lanjut Bona, pernah menyerahkan sekitar 7000 kartu pos menjelang natal tahun lalu. Perwakilan resmi Sekretariat Negara, menerima 7000 kartu pos itu. Ada tanda tangan resmi, ada tanda terima resmi. Tapi, sampai sekarang tak ada respon.
"Bahkan, Julian Pasha menyatakan saya tak terima. Ini jadi bingung kita. Jadi kalau sudah ada tanda terima, tapi ngakunya tak terima lalu kami serahkan ke siapa. Lagi pula kasus ini sudah high profile. Jadi tak bisa, orang istana berasalan tak tahu kasus ini. Kami tak pernah bicara sama presiden. Tertinggi kami berdialog sama Menteri Dalam Negeri, namun menteri juga berpihak kepada walikota," tandasnya.
Pantauan Beritasatu.com, sekitar 50-an jemaat mengikuti ibadah dengan khusuk, di depan Gerbang Monumen Nasional, tepat di seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (17/2), pukul 13.00.
Dibawah terik matahari, mereka melantunkan lagu-lagu pujian dan berdoa kepada Sang Khalik.
Sambil memegang bendera Merah-Putih dan tata ibadah, jemaat mendengarkan khotbah pendeta EP Sembiring dari Gereja Batak Karo Protestan, Jakarta, dengan hikmat.
Sementara itu puluhan anggota kepolisan nampak berjaga-jaga di sekitar jemaat beribadah.
Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, menuturkan pemerintah pusat tak pernah memberikan ketegasan untuk menegakan keputusan Makamah Agung (MA) dan Ombusman Republik Indonesia.
"Kami sangat menyesalkan, diskriminasi yang terjadi pada GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia sudah belangsung bertahun-tahun, tanpa pernah ada ketegasan pemerintah pusat apalagi presiden untuk menegakan keputusan MA dan Ombusman," ujarnya.
Bona menyesalkan sikap presiden yang justru bersikap tegas ketika partainya sedang diguncang permasalahan, namun sebaliknya tak pernah tegas terhadap kasus GKI Yasmin.
"Kami membandingkan dengan presiden SBY bertindak sebagai bagian dari Partai Demokrat. Kami melihat, dia begitu cepat bereaksi dan menyatakan pernyataan serta bertindak untuk menyelamatkan partainya dan anaknya. Tetapi menyelamatkan rakyat Indonesia yang kebetulan adalah Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia?" ungkapnya
Bona menyampaikan, Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia selalu menunggu ketegasan presiden agar keadilan dapat ditegakan.
"Kapan kami ini diselamatkan, kapan ada pernyataan tegas dari pemerintah tentang diskriminasi terhadap GKI Yasmin dan HKBP Filadefia harus dihentikan sekarang? Ketegasan SBY sebagai Presiden ditunggu, bukan hanya ketegasan SBY dalam kapasitas partai serta sebagai ayah kepada anaknya yang jadi Sekjen sebuah partai," tambahnya.
Menurut Bona, sudah satu tahun GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menggelar ibadah di depan Istana Negara.
"Kalau melihat pembekuan izin GKI Yasmin, itu sudah dari tahun 2008. Berarti, ini tahun kelima. Lalu kalau reguler ibadah di Istana Negara sudah satu tahun, sejak Februari 2012. Makanya tak masuk diakal, jika seorang presiden untuk sebuah kasus dari tahun 2008, sudah setahun lalu rakyatnya terpaksa ibadah di depan istana, dia tak ada tindakan tegas apapun," paparnya.
Ihwal sampai kapan akan melaksanakan ibadah di pinggir jalan, Bona mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu ketegasan presiden.
"Saya kira terpaksa kita seperti ini terus, sampai ada ketegasan. Karena, semua jalur hukum sudah mentok. Makamah Agung itu sudah paling tinggi, Ombusman adalah lembaga yang dibentuk Undang-undang dan juga rekomendasinya bersifat wajib dan final. Ketika itu tak dilaksanakan presiden, ya tentunya kita tinggal berharap kepada yang tertinggi di pemerintahan dalam ini presiden," imbuhnya.
"Tinggal dia harapan kita. Walikota tak bereaksi, Gubernur Jawa Barat Aher, sampai sekarang pilkada lagi, malah mendukung Walikota Bogor. Mendagri setali tiga uang, malah mendukung Walikota untuk tidak melaksanakan putusan MA dan Ombusman. Ya, harapan terakhir kita presiden. Dalam UU dia yang punya putusan terakhir dan kami menunggu tindakan nyatanya," bilangnya.
Bona menuturkan, kalau presiden selalu diam, pertaruhannya terlalu besar. Ia menganalogikan, jika presiden terus diam, Pemerintah Daerah di tempat lain dapat mencontohnya.
"Misal di Bali, saya dapat contoh nih dari Walikota Bogor dan Bekasi. Lalu, tiba-tiba dia menutup Gereja dan Masjid baru di Bali. Lalu, diingatkan Gereja dan Masjid itu memiliki IMB yang sah. Tapi, kalau Pemda Bali mengatakan, ya ga papa juga soalnya kolega saya di Bogor bisa kok. Kalau itu dicontoh Pemda lainnya, mau jadi apa ini Indonesia," paparnya.
Dewan Ketahanan Nasional, kata Bona, juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada walikota. Pertama, Walikota Bogor harus taat kepada putusan MA dan Ombusman. Kedua, Walikota Bogor diminta membangung tempat ibadah lain sebagai simbol Bhineka Tunggal Ika. Misalnya, seperti Katedral dan Istiqlal di Jakarta.
"Namun, tetap ditolak sama Walikota. Super sekali walikota ini, MA ditentang, Ombusman ditentang, Dewan Ketahanan juga ditentang. Jadi mana yang harus diikuti," sebutnya.
Tak Pernah Direspon Istana
Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, lanjut Bona, pernah menyerahkan sekitar 7000 kartu pos menjelang natal tahun lalu. Perwakilan resmi Sekretariat Negara, menerima 7000 kartu pos itu. Ada tanda tangan resmi, ada tanda terima resmi. Tapi, sampai sekarang tak ada respon.
"Bahkan, Julian Pasha menyatakan saya tak terima. Ini jadi bingung kita. Jadi kalau sudah ada tanda terima, tapi ngakunya tak terima lalu kami serahkan ke siapa. Lagi pula kasus ini sudah high profile. Jadi tak bisa, orang istana berasalan tak tahu kasus ini. Kami tak pernah bicara sama presiden. Tertinggi kami berdialog sama Menteri Dalam Negeri, namun menteri juga berpihak kepada walikota," tandasnya.
