Bekasi - Hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang harus dijadikan alat untuk meningkatkan semangat pemberantasan korupsi di seluruh daerah di Indonesia.
Forum Pemuda Kota Bekasi (Fordasi) menyerukan kepada seluruh pemuda, mahasiswa, masyarakat,birokrat khususnya yang berada di Kota Bekasi, yang memiliki sikap anti korupsi, untuk bersama-sama menggelar aksi di KPK tepat pada hari Anti Korupsi Internasional itu.
"Kedatangan kami ke KPK berniat untuk menemui Ketua KPK yang baru Busyro Muqoddas untuk segera menuntaskan penyalahgunaan dana APBD Kota Bekasi dan skandal penganugrahaan Adipura," kata Kordinator Forum Pemuda Kota Bekasi (Fordasi) Anto Yulinanto kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Seruan itu menurut Anto, dilakukan karena warga Bekasi butuh pemimpin yang berjiwa patriot dan bersih dari Korupsi.
KPK menetapkan Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana APBD kota Bekasi tahun 2010 dan kasus suap Piala Adipura.
Adapun pasal yang disangkakan pada Mochtar adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 5 ayat 1 dan 2 atau pasal 12 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (sumber)
Forum Pemuda Kota Bekasi (Fordasi) menyerukan kepada seluruh pemuda, mahasiswa, masyarakat,birokrat khususnya yang berada di Kota Bekasi, yang memiliki sikap anti korupsi, untuk bersama-sama menggelar aksi di KPK tepat pada hari Anti Korupsi Internasional itu.
"Kedatangan kami ke KPK berniat untuk menemui Ketua KPK yang baru Busyro Muqoddas untuk segera menuntaskan penyalahgunaan dana APBD Kota Bekasi dan skandal penganugrahaan Adipura," kata Kordinator Forum Pemuda Kota Bekasi (Fordasi) Anto Yulinanto kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Seruan itu menurut Anto, dilakukan karena warga Bekasi butuh pemimpin yang berjiwa patriot dan bersih dari Korupsi.
KPK menetapkan Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana APBD kota Bekasi tahun 2010 dan kasus suap Piala Adipura.
Adapun pasal yang disangkakan pada Mochtar adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 5 ayat 1 dan 2 atau pasal 12 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (sumber)
