Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2012, hanya bisa menggunakan Rp 2 miliar Dana alokasi khusus (DAK) dari alokasi pusat Rp 16 miliar. Artinya dana yang tidak terserap mencapai Rp 14 miliar. Disdik Kab Bekasi hanya mampu menyerap DAK untuk pengadaan yang bersifat non-konstruksi.
Bekasi - Setiap tahunnya, DAK pendidikan di Kabupaten Bekasi, selalu tidak terserap sepenuhnya. Demikian juga dengan dana sharing atau dan pendamping DAK dari pemerintah daerah sebesar 10 persen pun tidak terserap.
Jumlah tersebut merupakan kucuran dana dari pemerintah, yang difungsikan untuk pembangunan konstruksi bidang pendidikan. Dengan demikian, pemerintah pusat mengucurkan dana setiap tahunnya guna menunjang proses pembelajaran, tanpa terganggu kekhawatiran ruang kelas yang mau rubuh.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan, ruang kelas yang tidak layak di Kabupaten Bekasi untuk semua jenjang pendidikan, mencapai lebih dari 125 lokal dari jumlah sekolah sebanyak 1.256 unit.
Di Kabupaten Bekasi, jumlah sekolah dasar mencapai 823 unit (702 negeri, 121 swasta), menengah pertama sebanyak 243 unit (105 negeri, 138 swasta), menengah atas mencapai 90 unit (33 negeri, 57 swasta), dan kejuruan sebanyak 100 unit (13 negeri, 87 swasta). Ruang kelas ysng tidak layak didominasi jenjang pendidikan sekolah dasar yang mencapai lebih dari 100 lokal.
Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna melalui Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Herry Herlangga mengatakan, pihaknya tidak mampu menyerap DAK tersebut dikarenakan ketidakjelasan penafsiran pada petunjuk teknis (juknis) penyerapan DAK.
"Memang setiap tahunnya, sebelum juknis penyerapan DAK diterima, kami tidak mampu menyerap DAK keseluruhan. Kami hanya bisa menyerap alokasi yang bersifat non-konstruksi pada DAK tersebut," ungkap Herry saat dikonfirmasi, Jumat (17/5/2013).
